SINERGI PLN UP3 SURAKARTA SIAP DUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI SRAGEN

SRAGEN – Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati pastikan pasokan listrik 2019 untuk pengembangan zona industri di Kabupaten Sragen mencukupi. Hal itu disampaikannya saat membuka acara Multi Stakeholder forum PLN 2019 di wilayah Kabupaten Sragen di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya saat ini pertumbuhan industri di Kabupaten Sragen sudah mulai berkembang dan mengatakan Sragen siap menerima investor dari luar.

“Banyak para investor yang ingin berinvestasi di Sragen, untuk itu kebutuhan suplai air dan listrik menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi untuk kebutuhan industri,” jelas Bupati.

“Saya harap ketika ada investasi di Sragen maka harus ada koordinasi yang baik antara PLN dengan investor,” imbuh Bupati.

Lebih lanjut Bupati menambahkan dengan dimudahkannya investor masuk Sragen akan terwujud dan perekonomian di Sragen akan lebih maju.

“Saya sampaikan Sragen siap untuk berkembang dan siap menjadi daerah investasi dengan beberapa keunggulan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Surakarta Mundhakir Salman menyampaikan adanya forum seperti ini dapat membuka ruang untuk saling bertukar informasi antara PLN dengan berbagai pihak terkait kendala yang timbul mengenai ketenagalistrikan dan pelayanannya.

Ia mengatakan PLN akan mendukung iklim investasi yang ada di Sragen.

“PLN siap meningkatkan sinergitas pembangunan Kabupaten Sragen. Tentu juga dengan masukan, kritikan usulan saran-saran bagi kami sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Menurutnya masih banyak daerah-daerah pelosok di Kabupaten Sragen yang belum menerima listrik.

“Kami akan melanjutkan perjuangan, sebagai partisipasi kontribusi untuk klien kami.
Juga perlu kami sampaikan kami sedang perubahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah industri untuk bisa menyuport itu,” terang dia.

Hal ini sangat diharapkan ketika investor masuk Sragen, listrik sudah siap digunakan. Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan 10% penghasilan akan menjadi Pendapat Asli Daerah (PAD). (MY_HUMAS)