BUPATI YUNI KUKUHKAN SATGAS ANTI MONEY POLITIC EKS KAWEDANAN GEMOLONG DAN GESI

SRAGEN – Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengukuhkan Satuan Petugas (Satgas) Anti Money Politik untuk menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kab. Sragen tahun 2019 di Eks Kawedanan Gemolong dan Eks Kawedanan Gesi, Senin (9/9/2019).

Pembentukan satgas anti money politic ini ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Damai Pilkades Kab. Sragen Tahun 2019.

Pelantikan Satgas Anti Money Politic ini sendiri adalah kelanjutan dari deklarasi anti politik uang yang sudah dilaksanakan Juli lalu. Pelantikan satgas di tingkat kawedanan ini, secara simbolis dilakukan kepada perwakilan muspika masing – masing kecamatan.

Untuk eks kawedanan Gemolong ada 6 kecamatan (Gemolong, Plupuh, Miri, Sumberlawang, Kalijambe dan Tanon) dan eks kawedanan Gesi ada 5 kecamatan (Gesi, Sukodono, Tangen, Jenar dan Mondokan)

Nantinya satgas kawedanan ini akan dilanjutkan ke tingkat desa. Satgas tingkat desa sendiri beranggotakan perwakilan desa, serta perwakilan masing-masing calon kepala desa.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan banyak calon kepala desa yang masih belum bisa membedakan politik uang dengan janji politik.

“Kalau memberi sejumlah uang kepada warga di RT tertentu, kemudian kalau suaranya sedikit uangnya diminta lagi, itu money politik. Ini yang akan kita berantas,” tegas Bupati.

“Penekanannya adalah komitmen calon (kades) dan juga tim sukses, untuk bersama-sama menjaga supaya tidak ada praktek jual beli suara, serta menjamin kelangsungan pilkades yang aman dan kondusif,” imbuh Bupati.

Jual beli suara yang dimaksud adalah berwujud uang maupun barang untuk mempengaruhi pilihan warga.

Jika nantinya ada temuan politik uang, Bupati menjelaskan sudah ada tahapan berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, untuk memproses aduan serta memberikan sanksi yang sesuai jika memang terbukti ada pelanggaran.

“Semua aduan harus kita proses. Jika memenuhi unsur pidana akan diproses oleh aparat penegak hukum. Jika memang pelanggarannya berat, tidak menutup kemungkinan setelah dilantik kemudian berhenti karena harus menjalani proses hukum,” jelasnya.

Bupati berharap kepala desa terpilih bisa menjadi seorang pemimpin yang mengedepankan kejujuran. Sehingga akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Kita berharap nantinya calon kepala desa yang akan diberi amanah oleh rakyat adalah benar benar kepala desa yang berintegritas,” jelasnya.

“Selalu diimbangi dengan doa dan ikhtiar supaya apa yang diharapkan bisa berhasil sesuai harapan” pungkasnya.

Tidak hanya kepada calon kades, Bupati juga meminta kerjasama para tim sukses, kader dan masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkades Serentak 2019 Kab. Sragen.

Terdapat 167 Desa di Sragen akan menggelar Pilkades serentak 26 September mendatang. Sebagai wujud keseriusan mencegah praktik politik uang, Pemkab Sragen telah melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan Kapolres, Dandim, Kajari, dan Dansub denpom di Pendopo Sumonegaran Rumdin Bupati Sragen, Juli lalu.

Hadir dalam pengukuhan ini Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno, Jajaran Forkopimda Sragen diantaranya Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan, Kajari Sragen Syarief Sulaeman Nahdi, Dansub Denpom IV/4-1 Sragen Kapten CPM Eko Heriyanto, dan mewakili Dandim 0725/Sragen Kapten Warisman. (MY_HUMAS)