SEKDA TATAG PIMPIN APEL KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen mulai melakukan pendataan dan penertiban aset. Pendataan diawali dengan pemeriksaan kendaraan dinas roda empat, Selasa (30/7/2019).

Apel kendaraan dinas ini digelar di halaman Sasana Manggala Sukowati (SMS) dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Tatag Prabawanto didampingi Kepala BPPKAD Sragen Dwiyanto.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Dwiyanto mengatakan total kendaraan dinas roda empat milik Pemkab Sragen sebanyak 459 kendaraan.

“Beberapa mobil dinas yang tidak hadir apel dikarenakan sedang beroperasional seperti ada yang dinas keluar kota, ambulance, truk mobil sampah karena memang terus beroperasional,” terangnya.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan ada tiga aspek yang dilakukan pengecekan tadi pagi, yakni jumlah atau keberadaan, kondisi kendaraan serta administrasi pajak atau STNK.

“Rata-rata hasil pemeriksaan ganti oli, kondisi bannya diganti, lampu mati, body mobil lecet-lecet, kondisi mesin rutin melakukan servis, untuk administrasi tertib melakukan pajak,” lanjut dia.

Sementara itu Sekda Tatag Prabawanto menyampaikan apel ini sekaligus melakukan pengecekan terhadap masing-masing OPD dengan mengoptimalkan pemeliharaan terhadap mobil-mobil dinas yang ada.

“Kami melakukan cek fisik terhadap kondisi kendaraan masing-masing, ini akan kami komparasi dengan biaya operasional terkait pemeliharaan kendaraan dinas di masing-masing SKPD,” paparnya.

Ia mengatakan apel ini sekaligus mengecek kendaraan yang sudah tua, sehingga untuk menentukan mobil mana yang perlu ditarik dan perlu dilakukan lelang.

“Yang sudah berumur 10 tahun lebih akan diusulkan dan akan dilelang kemudian akan diganti dengan yang baru. Dengan harapan mobilitas di masing-masing SKPD tidak akan terganggu,” jelas Sekda.

Menurut Sekda yang terpenting adalah tertib aset karena kendaraan yang diperiksa adalah kendaraan operasional bukan kendaraan pribadi sehingga untuk mobilitas kedinasan harus diutamakan.

Perihal mobil yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, Sekda Tatag menyampaikan tidak akan memberi sanksi, namun hanya akan dilakukan peneguran. (MY_HUMAS)