UPTD UNIT METROLOGI LEGAL RESMI DILAUNCHING BUPATI

SRAGEN – UPTD Unit Metrologi Legal Sragen siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan mulai dari pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar , timbang dan perlengkapannya.

Bupati Sragen dr Kusdinar Untung Yuni Sukowati melaunching Uptd tersebut dengan didampingi oleh Sekda Sragen Tatag Prabawanto, Asisten I Setda Endang Handayani, Asisten II Suharto, Asisten III Simon Nugroho, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Un Sugiharto, Senin (25/3/2019).

Pada Desember 2018 UPTD Unit Metrologi Legal Sragen ini sudah diresmikan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukito di Bandung . Peresmian UPTD Metrologi Legal di Kabupaten Sragen ini, bersamaan dengan persmian 37 unit metrologi kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Sebelum diresmikan, UPTD metrologi ini merupakan Balai Metrologi Provinsi Jawa Tengah, kini kewenangan dilimpahkan ke Pemkab Sragen di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Un Sugiharto menyatakan pelayanan tera atau tera ulang di Sragen sudah beroperasi sejak Januari 2019, namun masih dibutuhkan lebih banyak sosialiasasi ke masyarakat.

“Kami sudah siap memberikan pelayanan sejak awal Januari 2019, dengan di launchingnya UPTD di hari ini, kami harapkan semua stakeholder bisa ikut mensosialisasikan ke masyakarat,” jelasnya.

Dengan ada nya metrologi ini, pihaknya berharap bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen , sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen.

“Tujuan utama kita, jika takar itu tepat, dan ukur bisa tepat, masyarakat akan merasa terlindungi melalui jaminan kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pemakaian alat ukur takar timbang , dan tentunya akan berpengaruh ke peningkatan PAD Sragen,” imbuhnya.

Lebih lanjut Un Sugiharto menyampaikan ruang lingkup pelayanan tera ulang ini meliputi meter kayu, takaran, timbangan otomatis, bukan/tidak otomatis , anak timbangan ,dan pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU.

Dalam pengarahannya Bupati menyebut setelah di launchingnya UPTD metrologi, ada tugas utama yang harus dikerjakan yaitu sosialisasi ke masyarakat agar kemaanfaatannya bisa optimal.

Bupati menghimbau kepada petugas agar melaksanakan tugas dengan jemput bola, tidak hanya menunggu pedagang atau pengusaha untuk datang.

“Pembentukan UPTD ini, juga dalam upaya mendukung pelaksanaan visi misi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan khusunya di bidang kemetrologian.” jelas Bupati.

Bupati menceritakan tentang ketertarikan sidang tera ulang yang dilaksanakan di pasar Gubeng, oleh unit metrology yg dimiliki pemkot Surabaya.

“Secara bertahap,mereka melakukan sidang tera ulang di pasar-pasar, rutin setiap 6 bulan sekali untuk memastikan alat ukur, takar,timbang, dan perlengkapannya untuk pedagang kecil ataupun besar , jadi semua merata dilaksanakan, “ jelasnya.

Bupati mengharapkan dengan adanya UPTD ini, masyarakat dan pengusaha lebih tahu tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan tera/tera ulang alat-alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya dan bisa memberikan kontribusi positif. (PAS_HUMAS)