PELANTIKAN BWI KABUPATEN SRAGEN 2018-2021

SRAGEN – Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kabupaten Sragen masa bakti 2018-2021 resmi dilantik oleh Sekretaris BWI Jawa Tengah Muhammad Saidun. Pelantikan disaksikan oleh Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kepala Kemenag Sragen Hanif Hanani serta Kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Sragen dilaksanakan di Ruang Sukowati Setda Kantor Dinas Bupati Sragen, Rabu (06/03/2019).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana BWI Pusat dengan No. 070-BWI/P-BWI/2018 tentang penetapan pengurus BWI Kabupaten Sragen. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Ketua BWI pusat Prof Dr. Ir. Muhammad Nuh DEA menetapkan Drs H. Mahmudi sebagai Ketua Badan Pelaksana Pengurus BWI perwakilan Kabupaten Sragen.

Bupati berharap kepada pengurus BWI yang sudah dilantik bisa dengan amanah dan saling support antar pengurus dalam dalam menjalankan organisasi.

“Saya melihat Bapak Mahmudi bisa dipasrahi mengurus dengan amanah dan semoga seluruh pengurus BWI bisa menunjang dan mensupport satu sama lain sehingga BWI Sragen bisa melaksanakan seluruh program kerja dgn baik dan menyasar,” harap Bupati.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menceritakan beberapa problem yang terkait dengan tanah wakaf, misalnya beberapa waktu lalu ada masjid di desa Gabus Tanon terjadi terjadi perselisihan antara ahli waris dan warga masyarakat.

“BWI sudah ada, kami minta tolong kerjasama dari BWI untuk memberikan rekomendasi dalam mengambil kebijakan agar kedua belah pihak memiliki porsi yg sama,mulai dari awal hingga adanya permasalahan,” jelasnya.

Persoalan lainnya, masjid yang berdiri di atas tanah kas desa tidak bisa dibantu dari APBD Kab Sragen, tetapi apabila berdiri di atas tanah berupa tanah kas wakaf yg ada sertifikat wakaf nya, bias dibantu dengan APBD.

“Kami berharap, dengan sinergitas yang baik ini kebijakan pemerintah bisa selaras bersama-sama bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tercipta harmonisasi”, pungkas Bupati.

Sementara itu, Sekretaris BWI Jawa Tengah Muhammad Saidun menyampaikan beberapa tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai pengurus BWI sebagai langkah strategis dalam menjaga, mengamankan dan memaksimalkan wakaf.

“Kita ada PR dari Ibu Bupati, salah satu dari tugas BWI memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait wakaf.” jelasnya.

Muh Saidun juga menyampaikan kendala wakaf yang terjadi di lapangan dan harus lebih banyak memberikan edukasi tentang masyarakat tentang wakaf.

“Edukasi sangat penting untuk masyarakat, masih perlu banyak pemahaman ke masyarakat ,karena masih banyak yang belum tahu bahwa wakaf itu amal soleh yg lebih menjanjikan pahalanya.

“Yang kedua adalah lokasi yg kurang strategis, pilihlah harta atau tanah yang terbaik untuk wakaf agar lebih maksimal bisa dimanfaatkan, dan perlunya peningkatan nadzir yg lebih professional dan kompeten,“ tutup Muh Saidun.

Untuk diketahui BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. (PAS_HUMAS)