DISHUB SRAGEN TERIMA SERTIFIKASI AKREDITASI UP-UBKB

SRAGEN – Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah yang lulus dalam sertifikasi akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UP-UBKB) oleh Kementerian Perhubungan, secara langsung penerimaan sertifikat tersebut diberikan kepada Kepala Dishub Kab. Sragen yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Catur Jatmiko, S.E.,M.M., yang berlangsung di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (04/07).

Sertifikat tersebut diberikan langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan akreditasi kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UP-UBKB) yang telah memenuhi persyaratan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat.

Menurut Catur Jatmiko, daerah di Indonesia yang mengajukan permohonan permintaan Akreditasi Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor berjumlah 160 Kab/Kota dan Provinsi, sedangkan yang lolos uji dan ditetapkan Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor berjumlah 41 Kab/Kota dan Provinsi.

“Alhamdulillah, di wilayah Solo Raya, Kabupaten Sragen bisa meraih Akreditasi ini, disamping Wonogiri, Boyolalali dan Klaten, penilaian akreditasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan meliputi kompetensi, alat uji, sarana prasarana pendukung termasuk Sumber Daya Manusia (SDM)-nya,” ungkap Catur.

Tujuan Akreditasi ini, “untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyakarat agar lebih baik serta terjaminnya kualitas, kwantitas lembaga penguji tersebut” imbuhnya.

Catur menilai sertifikat ini menjadi pengakuan atas kinerja dan capaian UP-PKB Dishub Kabupaten Sragen. Akreditasi ini merupakan sesuatu yang sifatnya wajib sesuai Undang-Indang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Penetapan Akreditasi dan sertifikasi Akreditasi tersebut berlaku 2 tahun (2 Juli 2018 – 2 Juli 2020) dan dapat diperpanjang selama UP-UBKB tersebut melakukan pengujian, serta perpanjangan masa berlaku diajukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir. (HUMAS)