UPTPK JADI RUJUKAN PENANGANAN KEMISKINAN KAB. TANGGAMUS LAMPUNG

SRAGEN – Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen masih menjadi rujukan sejumlah daerah lain dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya rombongan dari Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang langsung meninjau dan belajar dari Sragen tentang penanggulangan kemiskinan,Kamis 26/4/18.

Pimpinan Rombongan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda kabupaten Tanggamus Ir.Karjiono menyampaikan pernah mendengar Sragen mendapatkan penghargaan dalam hal penanggulangan kemiskinan di level internasional beberapa tahun yang lalu. ”Dari sinilah kami dengan rombongan meluncur walaupun menyeberang laut,kami ingin belajar mengelola kemiskinan,” tandasnya.
“Kami ingin belajar bagaimana mengelola kemiskinan,bagaimana sistem yang diberlakukan, struktur seperti apa, kerjasama antar OPD dan bentuk koordinasi seperti apa”, imbuh Karjiono.

Pihaknya menyatakan Tanggamus sebagai kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Lampung Selatan. Wilayahnya lengkap, terdapat pegunungan, laut maupun daratan berupa hutan. Hampir separuhnya hutan lindung yang sekitarnya terdapat masyarakat yang bermukim. ”Ada beberapa pulau juga, yang lokasi terpencil, data kemarin, dari 299 desa dan 3 kelurahan ada 30 persen masih digolongkan tertinggal,” ujarnya.

Dengan belajar dari Sragen pihaknya berharap bisa menekan angka kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk sekitar 600 ribu orang mayoritas adalah petani sawah dan penggarap kawasan hutan. ”Memang di Tanggamus sudah terbentuk di tingkat Kabupaten dan kecamatan tim kordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPKD), tapi masih berwujud wadah, aktinnya belum kesehatan,” jelasnya.

Rombongan Kabupaten Tanggamus diterima oleh Asisten I Ir Endang Handayani, Asisten II Suharto, Asisten III Ir.Simon Nugroho, Kepala Bappeda dan Kepala UPTPK.

Sementara, Asisten administrasi bagian pemerintahan Setda Sragen Endang Handayani menyampaikan kunci memberdayakan masyarakat, harus bersinergi. Salah satu kunci, juga membangun database yang terpadu. ”Database yang digarap itu ada, misalnya untuk bantuan RTLH, jambanisasi dan sebagainya, Database untuk dasar pemberian selanjutnya” ujarnya.(Humas