Mengisi Kekosongan 486 perangkat desa di Kabupaten Sragen harus bebas Pungli

SRAGEN – Untuk menata perangkat desa di Kabupaten Sragen telah diterbitkan dan disosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2017 tentang perangkat desa, yang telah disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2018.
Sosialisasi dilakukan oleh Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Sekda Sragen Drs. Tatag Prabawanto dan Kepada OPD terkait kepada seluruh Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Sragen, di Ruang Sukowati Sragen, Senin (26/2/2018).
Sebelum menyampaikan Sosialisasi Perbup tersebut, Bupati memberikan gambaran tentang Pungutan Liar (Pungli) dalam pengisian Perangkat desa yang dilakukan oleh Kabupaten lain. Bupati menegaskan jangan ada pungli di Kabupaten Sragen terkait pengisian perangkat desa.
Bupati Sragen sampaikan, “akan berkomitmen dan konsisten untuk menghindari perilaku pungli tersebut, Bupati saja bisa, maka saya menghimbau kepada para kepala desa agar tidak melakukan hal-hal seperti yang terjadi di kabupaten lain”
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan terkait perekrutan harus menunggu penataan yang dilakukan desa. Lantas selanjutnya dilaksanakan mutasi yang melalui uji kompetensi yang bekerjasama dengan pihak ketiga, yang meliputi ujian tertulis, test kemampuan komputer dan ujian praktek.
“Jika melalui mutasi, terdapat perangkat desa yang kosong akan dibiarkan tetap kosong, selanjutnya akan dilakukan dengan sistem penjaringan dan penyaringan perangkat desa”, terang Bupati
Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditarik .” mulai tanggal 1 Maret 2018, Sekretaris yang berstatus ASN akan ditarik kemudian ditempatkan di Kecamatan dia berasal dan OPD yang membutuhkan”, kata Bupati
Bupati menyampaikan masih banyak perangkat yang gagap teknologi. Selain itu banyak kritik dan masukan untuk peningkatan kualitas perangkat desa. Dengan demikian untuk mengisi kekosongan perangkat sesuai harapan, harus lewat uji kompetensi. (Humas).