HARUS BERINOVASI, TIDAK BOLEH BERPUAS DIRI ATAS PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH

Sragen – Asisten Administrasi Umum (Assisten III) Sekda Sragen, Ir. Simon Nugroho Sri Yudanto membuka dan memberikan arahan dalam acara Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kab Sragen Tahun 2018. Yang bertempat di Ruang Sukowati Kantor Dinas Bupati Sragen, pagi tadi, Rabu (21/02)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan public yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil bagi setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayan administrasi. Maksud mendorong kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Asisten III dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai asas dan tujuan.
“Yang belum berinovasi segera berinovasi, dan yang sudah berinovasi diharapkan memacu progressnya agar dapat mempertahankan,” ujarnya.
“Kita tidak bisa berbuat sendiri maupun berdiam diri. Dan kita tidak boleh hanya berpuas diri atas penghargaan UPTPK pada ‘United Nations Public Service Award’ dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan tingkatkan kapasitasnya agar menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya
Dengan demikian sudah jelas dan tegas bahwa aparat pemerintah harus berkomitmen tinggi dalam melayani masyarakat. Lembaga pelayanan publik harus hadir dan dekat dengan warga masyarakat.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jateng, Ir. Diah Lukisari, M.Si, Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang, Hardi Warsono, perwakilan Wartawan dari SOLOPOS, Tri Rahayu, dan perwakilan perangkat daerah Pemkab Sragen.
Sebuah inovasi mampu memberikan manfaat dan dapat dirasakan langsung oleh segenap warga masyarakat. Di sinilah warga akan menilai kualitas pelayanan publik pemerintah. (Humas)